Pemerintah Desa Legokclile Sampaikan Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025

Legokclile – Pemerintah Desa Legokclile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun 2025, total pendapatan desa terealisasi sebesar Rp1.756.860.892,00 dari target anggaran Rp1.755.977.679,00 atau mengalami kelebihan realisasi sebesar Rp883.213,00.

Pendapatan desa tersebut berasal dari:

• Pendapatan Asli Desa sebesar Rp191.500.000,00
• Pendapatan Transfer sebesar Rp1.563.604.803,00
• Pendapatan Lain-lain sebesar Rp872.876,00

Sementara itu, realisasi belanja desa mencapai Rp1.533.765.515,00 dari anggaran sebesar Rp1.526.540.069,00 dengan selisih lebih belanja sebesar Rp7.225.446,00.

Realisasi belanja desa terbagi dalam beberapa bidang, yaitu:

• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp588.046.615,00 atau 38,37%
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp703.396.000,00 atau 45,82%
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp55.607.454,00 atau 6,52%
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp82.120.000,00 atau 5,36%
• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp97.370.000,00 atau 6,33%

Dari hasil realisasi tersebut, APBDes Tahun 2025 mencatat surplus/defisit sebesar Rp229.437.610,00 dengan defisit sebesar Rp6.342.233,00. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sehingga posisi SILPA/SiLPA Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp0,00.

Pemerintah Desa Legokclile menyampaikan bahwa realisasi anggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung pembangunan desa, pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penanganan keadaan darurat dan kebutuhan masyarakat desa.

Melalui publikasi laporan realisasi APBDes ini, Pemerintah Desa Legokclile berharap masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan desa serta meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.